Sri Mulyani merupakan menteri keuangan negara Indonesia yang baru baru ini mendapatkan sorotan sebab mobil dinas bernomor polisi RI-26 tersebut di ketahui mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pelat mobil yang di gunakan tersebut tercatat habis masa berlakunya pada bulan Juli 2018.

Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sumardji menyatakan bahwa tidak ada kendala dalam PKB mobil Sri Mulyani tersebut. Sumardji mengakui bahwa mobil milik Sri Mulyani memang mengalami keterlambatan administrasi namun hal tersebut sudah di cek dan di proses bahkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) mobil Sri Mulyani sudah di ambil tadi siang.

Sumardji juga menjelaskan bahwa TNKB setingkat menteri merupakan pelat rahasia yang sama dengan kendaraan pribadi dan memiliki usia STNK tahunan. STNK rahasia di khususkan untuk kendaraan atas nama instansi pemerintahan yang mempunyai pelat merah dan ketika di pakai untuk kegiatan lain lain maka di wajibkan untuk mengajukan nomor rahasia yaitu STNK rahasia dan usianya satu tahun. Setiap satu satu sekali STNK tersebut harus di perbaharui.

Di ketahui bahwa Sumardji tidak berkomentar ketika mendapat pertanyaan seputar pajak mobil dinas yang diwajibkan membayarkan pajak. Sumardji hanya menjelaskan bahwa pajak kendaraan dinas merupakan kewenangan dari BPRD dan polisi hanya melakukan registrasi kendaraan bermotor tersebut. Mobil dinas Sri Mulyani sempat tertangkap oleh sejumlah jurnalis di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta dengan pelat mobil yang sudah habis masa berlakunya.